Isunomic-Belum genap seminggu dilantik, Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji langsung menyoroti pentingnya penataan kebijakan impor yang berpihak pada keberlangsungan manufaktur domestik. Menurutnya, kebijakan izin impor yang terbuka tanpa batasan dan mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri akan membuat pelaku industri kian sulit bertahan.

“Kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, industri kita tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu,” kata Menperin Sarmuji dikutip Selasa (6/10/2026).

Baca juga: Sejarah! Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup, Hapus Dahaga 35 Tahun Tanpa Gelar

Menperin melanjutkan, Kemenperin harus mengambil peran yang semakin kuat sebagai faktor pendorong atau akselerator bagi pertumbuhan industri nasional. Seluruh jajaran Kemenperin didorong agar mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dan terobosan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja sektor industry.

“Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” ujarnya.

Menurut Sarmuji, langkah-langkah besar perlu dilakukan agar sektor industri dapat memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap perekonomian nasional. Terlebih lagi, industri memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.

“Kalau pertumbuhan industri tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tambahnya.

Menperin Sarmuji meminta seluruh jajaran Kemenperin untuk aktif mengidentifikasi persoalan yang menjadi penghambat pertumbuhan masing-masing subsektor industri. Pemetaan tersebut tidak hanya diperlukan untuk mengetahui kondisi industri, tetapi juga sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan program yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha.

“Saya membuka ruang, seandainya ada masukan dari eselon II sekalipun, saya akan terima dengan baik, meskipun kita tetap menghargai hierarki birokrasi,” tuturnya.

Baca juga: Demutualisasi Bursa: Kemenkeu, BI, dan Danantara Bakal Berkuasa?

Menperin menilai keterbukaan informasi dari berbagai jenjang organisasi penting untuk memperoleh gambaran persoalan industri secara lebih utuh. Sebab, terdapat kemungkinan informasi tertentu belum sepenuhnya terakomodasi pada satu jenjang, tetapi diketahui secara lebih detail oleh jajaran yang bersentuhan langsung dengan sektor industri.

“Barangkali ada informasi yang belum ter-cover di eselon I, tetapi bisa diberikan oleh jajaran di bawahnya. Begitu juga informasi dari luar, kami sangat terbuka untuk menerimanya,” tandas Sarmuji.

Menurut Sarmuji, kebijakan di bidang perdagangan, fiskal, bahan baku, hingga impor memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan industri di dalam negeri. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan antarkementerian menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menjaga daya saing industri nasional.

“Hubungan Kemeperin dengan stakeholder yang lain harus kita perkuat, karena banyak problem yang penyelesaiannya tidak berada di kita saja,” tandasnya.