Isunomic-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek bakal menjadi babak baru dinamika pasar modal kita. Lewat beleid itu struktur kepemilikan saham Bursa Efek (Bursa Efek Indonesia) bisa dirombak.
Sebelum POJK No.13 keluar, kepemilikan saham Bursa Efek menjadi hak eksklusif para anggota bursa (AB) yang jumlahnya mencapai 89 perusahaan sekuritas. Kini, dengan POJK tadi, “siapa pun” bisa menjadi pemegang saham, istilahnya demutualisasi.
Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, menyatakan bahwa demutualisasi Bursa Efek merupakan bagian penting dari rencana aksi percepatan reformasi integritas di pasar modal. Langkah transformatif ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan, tetapi juga akan menciptakan Bursa Efek yang lebih transparan, efisien, dan inovatif.
“Struktur demutualisasi Bursa Efek yang memungkinkan kepemilikan secara luas akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola, membuka akses permodalan yang lebih luas, dan percepatan pengembangan,” kata Hasan dikutip Rabu (23/9/2026).
Yang menarik dari aturan baru ini adalah persoalan “independensi” Bursa Efek. OJK sudah bisa “meramalkan” bahwa aturan anyarnya akan memantik perdebatan, sebab langkah demutualisasi menjadi dasar pihak-pihak yang memiliki “kuasa ” dan “kepentingan” untuk nimbrung memiliki Bursa Efek.
Makanya, OJK lantas mengungkap substansi terkait independensi dari POJK No. 13 Tahun 2026. Dari delapan poin substansi yang diungkap, dua di antaranya langsung menyebut secara langsung.
“Demutualisasi Bursa Efek dilaksanakan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek, integritas pasar, dan fungsi pengaturan serta pengawasan Bursa Efek oleh OJK. Kepemilikan Bursa Efek oleh pihak selain Anggota Bursa Efek dilakukan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” beber Hasan.
Substansi lainnya, terkait batasan maksimal pemegang saham Bursa Efek sebesar 5%. Larangan menjadi pemegang saham mayoritas atau di atas 50%, secara langsung dan tidak. Jika pemegang saham ingin mengempit saham di atas 5%, harus mendapat persetujuan OJK.
