Isunomic-Pemerataan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ketersediaan data yang terintegrasi diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan.
Guna mendorong pemerataan akses keuangan dan penyediaan data yang terintegrasi, pemerintah meluncurkan dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah. Tujuannya, memperkuat ekosistem keuangan agar kesejahteraan masyarakat tumbuh sampai ke daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa IKAD mengisi kekosongan indikator akses keuangan pada tingkat kabupaten/kota dan menjadi salah satu dasar untuk memperkuat pembangunan daerah. Melalui indikator yang terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat mengenali kondisi akses keuangan di wilayahnya
“Sekaligus merumuskan langkah pengembangan yang sesuai dengan potensi serta tantangan masing-masing daerah,” Airlangga, Senin (19/10/2026).
IKAD juga akan meningkatkan inklusi keuangan yang merupakan salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dengan target mencapai 98% pada 2045. Pencapaian target tersebut membutuhkan kontribusi seluruh daerah, termasuk kabupaten/kota, melalui kebijakan dan program yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Dashboard IKAD akan menyediakan data dan informasi akses keuangan daerah secara terintegrasi, interaktif, dan informatif. Platform tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perencanaan, perumusan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi akses keuangan di daerah.
“Dengan dukungan data tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan prioritas program dan mengukur perkembangan akses keuangan secara berkala,” jelas Airlangga.
Airlangga menekankan bahwa IKAD tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan kondisi akses keuangan, tetapi juga diharapkan berkembang menjadi tolok ukur dalam mendorong pembangunan daerah. Pemanfaatan indikator tersebut perlu memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah, mengingat kebutuhan dan tantangan akses keuangan setiap daerah tidak selalu sama.
“IKAD mengisi kekosongan indikator di kabupaten/kota dan tentu ini menjadi dasar pada regional development. Dan kita juga ingin mendorong agar IKAD nanti menjadi salah satu benchmark daerah,” ungkap Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, baik antardaerah maupun antarkelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan upaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas, termasuk melalui perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dengan demikian, penguatan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada peningkatan angka akses keuangan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Data IKAD diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Dengan IKAD kita tidak hanya mengetahui akses keuangan yang masih tertinggal, tetapi IKAD memastikan tidak ada daerah dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan yang merata,” pungkas Menko Airlangga.
