Kado 75 Tahun Presiden Prabowo di Hari Kemiskinan: Saatnya Menyerukan Gugatan?

Isunomic-Pada tanggal 17 Oktober kemarin dunia merayakan Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan (Hari Kemiskinan Sedunia), bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Di hari yang sama itu, Hari Kemiskinan Sedunia berusia 34 tahun, dan 75 tahun usia Presiden Prabowo.

Dua bulan sebelumnya, tepat tanggal 14 Agustus 2026, saat pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 di DPR, Presiden Prabowo bicara soal target kemiskinan di tahun ini dan tahun depan. Namanya target, sudah pasti optimistis.

"Kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026, 6,5 sampai 7,5%," kata Presiden Prabowo.

Delapan--angka istimewanya--hari sebelum Prabowo berpidato, atau tanggal 5 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07%, menurun  0,18% poin terhadap September 2025 dan menurun 0,40% poin terhadap Maret 2025.

 “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 22,93 juta orang, menurun 0,43 juta orang terhadap September 2025 dan menurun 0,92 juta orang terhadap Maret 2025,” tulis BPS. 

Pengumuman BPS yang menegaskan adanya “penurunan” tingkat kemiskinan itu kontan menimbulkan respons publik yang akhirnya memunculkan data tandingan. Tak tanggung-tanggung, data yang digunakan adalah milik Bank Dunia. 

Data kemiskinan Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia pada April 2026 lalu itu, mencuat kembali ke beranda perbincangan.  Berdasarkan laporan yang berjudul Macro Poverty Outlook itu, Bank Dunia memperkirakan bahhwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 64,2%. 

Berdasarkan laporan itu, jika penduduk Indonesia sebanyak 290 juta jiwa (data Kemendagri), maka ada sekitar 186 juta lebih rakyat kita yang hidup miskin. Jumlah angka kemiskinan versi Bank Dunia itu tentu saja bisa membuat pemerintah sedikit ”geregetan”. 

Bukan apa-apa, data Bank Dunia itu kontras sekali dengan sajian BPS soal tingkat kemiskinan tadi. Kendati, keduanya sama-sama menggunakan metode yang diterima dunia. 

“Kedua angka itu (sebenarnya) sama-sama sahih menurut definisi masing-masing,” kata Telisa Falianty, ekonom UI, kepada Isunomic. 

Diberondong soal mencoloknya data kemiskinan versi Bank Dunia, BPS lantas buka suara. Semula, BPS hendak menggelar jumpa pers untuk menjawab “semua” pertanyaan tentang perbedaan data tersebut, pada awal September (2/9). Entah kenapa, acara tanya jawab itu batal dan hanya menyebarkan keterangan tulisan. 

Dalam keterangannya, BPS menyebut bahwa pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia berbeda. Bank Dunia menggunakan angka garis kemiskinan sebesar USD8,3 per kapita per hari. Tunggu dulu, jangan melihat kurs dolar saat ini yang di atas Rp17.000. 

Kurs dolar yang dipakai Bank Dunia adalah kurs paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) yang sebesar Rp5.993 (2024). Jadi kurs patokan Bank Dunia menjadi Rp49.741 per orang per hari atau sebesar Rp1.492.225 per bulan per orang. Sebulan dihitung selama 30 hari. 

Sementara itu, badan yang pernah panen plesetan ini, salah satunya “biar p…….. senang”, menggunakan garis kemiskinan rata-rata nasional sebesar Rp22.308 per hari atau Rp669.235  per orang per bulan. Bisa dilihat kan perbedaan angkanya? 

Ilustrasinya begini: Jika seseorang pengeluarannya di bawah Rp669.235 per bulan, maka dia disebut miskin. Jika Pengeluarannya di atas itu, misalnya Rp700 ribu maka “tak pantas” disebut miskin. 

Nah untuk yang bekeluarga, BPS punya hitungan sendiri. Secara nasional, pengeluaran Rp3.091.866 per bulan dengan jumlah anggota rata-rata 4,62 menjadi patokan. Jadi jika pengeluaran di bawah itu disebut miskin, sedangkan di atasnya tidak. 

Kenapa BPS menggunakan angka garis kemiskinan Rp669.235 per orang per bulan? Jumlah Rp669.235 itu sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) Rp499.886 (74,70%) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM) Rp169.349 (25,30%).