Nah BPS menetapkan bahwa kebutuhan minimum makanan (GKM) per orang per hari adalah 2.100 kkal. Makanan itu terdiri dari kelompok besar, nasi, lauk pauk, sayur, buah dst.
BPS kemudian menghitung berdasarkan harga rill semua bahan makanan itu, dan mengungkap bahwa uang yang dikeluarkan untuk mencapai jumlah kalori itu adalah Rp499.886 per orang per bulan. Sedangkan untuk yang bukan makanan (GKNM), seperti tempat tinggal, pendidikan, transportasi dll sebesar Rp169.349 per orang per bulan.
Lantas dari mana angka 2.100 kkal muncul? Ini bukan angka siluman atau togel yang ujuk-ujuk nongol. Jumlah 2.100 kali punya sejarah yang panjang dan tak ada campur tangan BPS. Angka 2.100 kkal untuk negara berkembang pertama kali dicetuskan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 1973.
Di tahun 1976, Organisasi Buruh Internasional (ILO) memasukkan parameter lain di luar makanan untuk menentukan garis kemiskinan, seperti pakaian, pendidikan, kesehatan transportasi dll. Bank Dunia kemudian memberikan rumusan yang pada intinya menyerahkan kepada masing-masing negara untuk menentukan sendiri angka garis kemiskinan non-makanannya.
Nah racikan patokan GKM dan GKNM itulah yang kemudian digunakan oleh BPS ketika mengumumkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia untuk pertama kalinya di tahun 1984. Setelah lebih dari empat dekade, metode pendekatan yang digunakan oleh BPS tak berubah.
Yang berubah hanya harga-harga. Makanya, waktu itu angka garis kemiskinan yang ditetapkan BPS adalah Rp13.731 per orang per bulan (perkotaan)āsetara Rp457 perak per orang per hari. Kemudian Rp258 perak per orang per hari (pedesaan).
Pendekatan yang menggabungkan angka garis kemiskinan makanan (GKM) dan bukan makanan (GKNM) disebut basic needs approach atau cost of basic needs (CBN). Meski mempromosikannya, Bank Dunia tak menggunakan pendekatan ini untuk skala gobal.
Bank Dunia menggunakan International Poverty Line (IPL) berbasis PPP. Dengan pendekatan ini, Bank Dunia bisa mengukur tingkat kemiskinan secara adil dan setara (apple-to-apple) di seluruh dunia.
āStandar PPP USD8,30 mencerminkan ukuran kesejahteraan yang lebih komprehensif dan relevan untuk komparasi global,ā jelas Telisa.
Jadi untuk menentukan garis kemiskinan sendiri sebuah negara berkembang, Bank Dunia mengarahkannya untuk menggunakan pendekatan CBN. Pasalnya, negara itu yang paling mengetahui persis kondisi perekonomiannya secara riil. Sedangkan untuk mengukur garis kemiskinan skala global, pendekatan yang dipakai adalah PPP.
āBank Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing,ā tulis BPS dalam keterangannya berjudul āMemahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPSā, dikutip Senin (7/9/2026).
Ada banyak pertimbangan kuat BPS menggunakan pendekatan CBN untuk mengukur garis kemiskinan, meski Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country) sejak 2022. Pertama, memiliki dasar standar kesehatan dan biaya hidup riil. CBN memungkinkan BPS mengukur kemiskinan berbasis kebutuhan riil fisik manusia secara objektif.
Keduaābisa jadi ini yang terpenting--mempertahankan konsistensi deret waktu (time-series consistency). Dengan pendekatan CBN, BPS mampu untuk membandingkan angka kemiskinan dari waktu ke waktu secara apple-to-apple.
Metode CBN telah digunakan BPS secara konsisten sejak tahun 1990-an. Dengan metode dan patokan yang konsisten, pemerintah dapat mengukur keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun tanpa terusik oleh perubahan metodologi secara mendadak.
āUntuk mengukur kemiskinan absolut secara konsisten dari waktu ke waktu, dan sebagai basis operasional menargetkan program bantuan sosial, pendekatan CBN cukup memadai. Metodologinya tidak berubah-ubah, tren kemiskinan bisa dibandingkan antarperiode secara valid,ā ungkap Telisa.
Lagi pula Indonesia tak sendirian. Banyak negara, terutama di kawasan Asia, yang juga menggunakan pendekatan CBN. Sebut saja misalnya, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Meski ama-sama menggunakan pendekatan yang sama, angka garis kemiskinan tiap negara tadi bisa berbeda, mengingat kondisi harga makanan di masing-masing negara.
