Kado 75 Tahun Presiden Prabowo di Hari Kemiskinan: Saatnya Menyerukan Gugatan?

Isunomic-Pada tanggal 17 Oktober kemarin dunia merayakan Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan (Hari Kemiskinan Sedunia), bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Di hari yang sama itu, Hari Kemiskinan Sedunia berusia 34 tahun, dan 75 tahun usia Presiden Prabowo.

Dua bulan sebelumnya, tepat tanggal 14 Agustus 2026, saat pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 di DPR, Presiden Prabowo bicara soal target kemiskinan di tahun ini dan tahun depan. Namanya target, sudah pasti optimistis.

"Kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026, 6,5 sampai 7,5%," kata Presiden Prabowo.

Delapan--angka istimewanya--hari sebelum Prabowo berpidato, atau tanggal 5 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07%, menurun  0,18% poin terhadap September 2025 dan menurun 0,40% poin terhadap Maret 2025.

 “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 22,93 juta orang, menurun 0,43 juta orang terhadap September 2025 dan menurun 0,92 juta orang terhadap Maret 2025,” tulis BPS. 

Pengumuman BPS yang menegaskan adanya “penurunan” tingkat kemiskinan itu kontan menimbulkan respons publik yang akhirnya memunculkan data tandingan. Tak tanggung-tanggung, data yang digunakan adalah milik Bank Dunia. 

Data kemiskinan Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia pada April 2026 lalu itu, mencuat kembali ke beranda perbincangan.  Berdasarkan laporan yang berjudul Macro Poverty Outlook itu, Bank Dunia memperkirakan bahhwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 64,2%. 

Berdasarkan laporan itu, jika penduduk Indonesia sebanyak 290 juta jiwa (data Kemendagri), maka ada sekitar 186 juta lebih rakyat kita yang hidup miskin. Jumlah angka kemiskinan versi Bank Dunia itu tentu saja bisa membuat pemerintah sedikit ”geregetan”. 

Bukan apa-apa, data Bank Dunia itu kontras sekali dengan sajian BPS soal tingkat kemiskinan tadi. Kendati, keduanya sama-sama menggunakan metode yang diterima dunia. 

“Kedua angka itu (sebenarnya) sama-sama sahih menurut definisi masing-masing,” kata Telisa Falianty, ekonom UI, kepada Isunomic. 

Diberondong soal mencoloknya data kemiskinan versi Bank Dunia, BPS lantas buka suara. Semula, BPS hendak menggelar jumpa pers untuk menjawab “semua” pertanyaan tentang perbedaan data tersebut, pada awal September (2/9). Entah kenapa, acara tanya jawab itu batal dan hanya menyebarkan keterangan tulisan. 

Dalam keterangannya, BPS menyebut bahwa pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia berbeda. Bank Dunia menggunakan angka garis kemiskinan sebesar USD8,3 per kapita per hari. Tunggu dulu, jangan melihat kurs dolar saat ini yang di atas Rp17.000. 

Kurs dolar yang dipakai Bank Dunia adalah kurs paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) yang sebesar Rp5.993 (2024). Jadi kurs patokan Bank Dunia menjadi Rp49.741 per orang per hari atau sebesar Rp1.492.225 per bulan per orang. Sebulan dihitung selama 30 hari. 

Sementara itu, badan yang pernah panen plesetan ini, salah satunya “biar p…….. senang”, menggunakan garis kemiskinan rata-rata nasional sebesar Rp22.308 per hari atau Rp669.235  per orang per bulan. Bisa dilihat kan perbedaan angkanya? 

Ilustrasinya begini: Jika seseorang pengeluarannya di bawah Rp669.235 per bulan, maka dia disebut miskin. Jika Pengeluarannya di atas itu, misalnya Rp700 ribu maka “tak pantas” disebut miskin. 

Nah untuk yang bekeluarga, BPS punya hitungan sendiri. Secara nasional, pengeluaran Rp3.091.866 per bulan dengan jumlah anggota rata-rata 4,62 menjadi patokan. Jadi jika pengeluaran di bawah itu disebut miskin, sedangkan di atasnya tidak. 

Kenapa BPS menggunakan angka garis kemiskinan Rp669.235 per orang per bulan? Jumlah Rp669.235 itu sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) Rp499.886 (74,70%) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM) Rp169.349 (25,30%).

Nah BPS menetapkan bahwa kebutuhan minimum makanan (GKM) per orang per hari adalah 2.100 kkal. Makanan itu terdiri dari kelompok besar, nasi, lauk pauk, sayur, buah dst.  

BPS kemudian menghitung berdasarkan harga rill semua bahan makanan itu, dan mengungkap bahwa uang yang dikeluarkan untuk mencapai jumlah kalori itu adalah Rp499.886 per orang per bulan. Sedangkan untuk yang bukan makanan (GKNM), seperti tempat tinggal, pendidikan, transportasi dll sebesar Rp169.349 per orang per bulan.

Lantas dari mana angka 2.100 kkal muncul? Ini bukan angka siluman atau togel yang ujuk-ujuk nongol. Jumlah 2.100 kali punya sejarah yang panjang dan tak ada campur tangan BPS. Angka 2.100 kkal untuk negara berkembang pertama kali dicetuskan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 1973. 

Di tahun 1976, Organisasi Buruh Internasional (ILO) memasukkan parameter lain di luar makanan untuk menentukan garis kemiskinan, seperti pakaian, pendidikan, kesehatan transportasi dll. Bank Dunia kemudian memberikan rumusan yang pada intinya menyerahkan kepada masing-masing negara untuk menentukan sendiri angka garis kemiskinan non-makanannya. 

Nah racikan patokan GKM dan GKNM itulah yang kemudian digunakan oleh BPS ketika mengumumkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia untuk pertama kalinya di tahun 1984. Setelah lebih dari empat dekade, metode pendekatan yang digunakan oleh BPS tak berubah. 

Yang berubah hanya harga-harga. Makanya, waktu itu angka garis kemiskinan yang ditetapkan BPS adalah Rp13.731 per orang per bulan (perkotaan)—setara Rp457 perak per orang per hari. Kemudian Rp258 perak per orang per hari (pedesaan). 

Pendekatan yang menggabungkan angka garis kemiskinan makanan (GKM) dan bukan makanan (GKNM) disebut basic needs approach atau cost of basic needs (CBN). Meski mempromosikannya,  Bank Dunia tak menggunakan pendekatan ini untuk skala gobal.

Bank Dunia menggunakan International Poverty Line (IPL) berbasis PPP. Dengan pendekatan ini, Bank Dunia bisa mengukur tingkat kemiskinan secara adil dan setara (apple-to-apple) di seluruh dunia.

“Standar PPP USD8,30 mencerminkan ukuran kesejahteraan yang lebih komprehensif dan relevan untuk komparasi global,” jelas Telisa.

Jadi untuk menentukan garis kemiskinan sendiri sebuah negara berkembang, Bank Dunia mengarahkannya untuk menggunakan pendekatan CBN. Pasalnya, negara itu yang paling mengetahui persis kondisi perekonomiannya secara riil. Sedangkan untuk mengukur garis kemiskinan skala global, pendekatan yang dipakai adalah PPP. 

“Bank Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing,” tulis BPS dalam keterangannya berjudul “Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS”, dikutip Senin (7/9/2026).

Ada banyak pertimbangan kuat BPS menggunakan pendekatan CBN untuk mengukur garis kemiskinan, meski Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country) sejak 2022. Pertama, memiliki dasar standar kesehatan dan biaya hidup riil. CBN memungkinkan BPS mengukur kemiskinan berbasis kebutuhan riil fisik manusia secara objektif.

Kedua—bisa jadi ini yang terpenting--mempertahankan konsistensi deret waktu (time-series consistency). Dengan pendekatan CBN, BPS mampu untuk membandingkan angka kemiskinan dari waktu ke waktu secara apple-to-apple. 

Metode CBN telah digunakan BPS secara konsisten sejak tahun 1990-an. Dengan metode dan patokan yang konsisten, pemerintah dapat mengukur keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun tanpa terusik oleh perubahan metodologi secara mendadak.

“Untuk mengukur kemiskinan absolut secara konsisten dari waktu ke waktu, dan sebagai basis operasional menargetkan program bantuan sosial, pendekatan CBN cukup memadai. Metodologinya tidak berubah-ubah, tren kemiskinan bisa dibandingkan antarperiode secara valid,” ungkap Telisa.

Lagi pula Indonesia tak sendirian. Banyak negara, terutama di kawasan Asia, yang juga menggunakan pendekatan CBN. Sebut saja misalnya, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan.  Meski ama-sama menggunakan pendekatan yang sama, angka garis kemiskinan tiap negara tadi bisa berbeda, mengingat kondisi harga makanan di masing-masing negara. 

Di Vietnam misalnya,  angka garis kemiskinannya ditetapkan sekitar Rp1,25 juta - Rp1,3 juta per orang per bulan. Begitu pula di Thailand (Rp1,45 juta) dan Filipina (Rp830 ribu).

Nah sekarang pertanyaan yang paling utama adalah, mengapa angka atau data garis kemiskinan selalu menimbulkan kehebohan di Indonesia? Jawabannya memang “ruweeettt…..”. Tapi yang jelas bisa dijelaskan secara nalariah, bukan dengan istilah “YNTKTS”. 

Dengan menggunakan pendekatan CBN, BPS bisa mengungkap penurunan dan kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia untuk rentang waktu tertentu. Jika angka kemiskinan turun akan diklaim oleh rezim berkuasa sebagai sebuah prestasi yang membanggakan, dan dijadikan modal untuk melanggengkan kekuasaan. 

“Ada juga muatan politiknya. Angka kemiskinan dipakai untuk menilai kinerja pemerintah dan menentukan alokasi anggaran perlindungan sosial, jadi wajar kalau sangat sensitif,” beber Telisa. 

Klaim itu tentu saja akan ditentang habis-habisan oleh kaum yang kerap dituding “berseberangan” atau oposan. Mereka berusaha agar klaim tersebut terbantahkan, atau paling tidak terkoreksi, sehingga menjadi batu sandungan buat rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan.

Kaum ini pun tidak membantahnya secara membabi buta, atau tanpa analisa. Mereka akan menyajikan pandangannya secara logis bahwa klaim keberhasilan itu terlalu lebay (berlebihan) jika dilihat sebagai prestasi yang membanggakan. Pasalnya, ukuran garis kemiskinan tadi yang Rp669.235  per orang per bulan atau Rp22.308 per hari dinilai sudah sangat usang dan kaku.

“Ada kecenderungan pemerintah menggunakan angka yang sangat konservatif,” kata Zainal Arfin Muchtar, pemikir terkenal UGM dalam sebuah diskusi akhir Agustus kemarin (28/8).

Zainal atau Prof. Uceng bisa jadi benar. Angka garis kemiskinan makanan yang ditetapkan hampir setengah abad lalu yang sebesar 2.100 kkal itu hingga saat masih digenggam oleh BPS. Jiran kita saja, Malaysia, sudah meninggalkan angka 2.100 kkal sejak 2019. 

Malaysia menggunakan pendekatan yang sama dengan Indonesia untuk mengukur garis kemiskinan, yaitu CBN. Pada 2019, Malaysia “mempermak” metodologi perhitungannya secara signifikan. Jadi penghitungan garis kemiskinannya tak lagi sekadar berfokus pada kecukupan kalori minimum (2.100 kkal) untuk bertahan hidup, tetapi pada nutrisi yang sehat dan seimbang (healty and balanced diet). 

Langkah itu melonjakkan angka garis kemiskinan Malaysia. Sebelumnya Malaysia mematok angka garis kemiskinan RM980 per rumah tangga per bulan (tahun 2005), kemudian dinaikkan menjadi sekitar RM2.208 per rumah tangga per bulan.

“Pengakuan sebagai negara berpendapatan menengah atas seyogianya diikuti dengan kesiapan untuk menggunakan indikator kesejahteraan yang berlaku pada kelompok negara tersebut,” tegas Telisa.

Nah, jika angka kemiskinan menjulang, tentu saja akan menjadi bulan-bulanan kaum oposan. Pemerintah bakal abis-abisan kena labrak karena dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ujungnya, pemerintah atau rezim yang berkuasa kudu “di-PHK”, tentu saja harus secara konstitusional atau lewat hajatan pilpres. 

Menggunakan pendekatan CBN oleh rezim siapa pun yang berkuasa bukanlah dosa. Pendekatan itu memang disediakan dan diakui oleh dunia. Bahkan, jika ada pendekatan lain yang bisa memberangus jumlah kemiskinan secara drastis, dan pendekatan itu juga diakui dunia, pasti akan digunakan. Ya enggak?

“Ini pertanyaan yang wajar muncul di ruang publik, dan saya kira perlu dijawab dengan berimbang. Ada anggapan bahwa mengubah kriteria pengukuran merupakan cara termudah untuk membuat angka kemiskinan terlihat lebih rendah di atas kertas,” tandas Telisa.

Masyarakat yang mengetahui benar bahwa kondisi ekonominya serba-kekurangan, tapi karena pengeluaran di atas garis kemiskinan,  tentu saja harus siap menerima segala kemungkinan. Mulai dari tak menerima berbagai bantuan, dicabut dari kelompok penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, hingga “diharamkan” untuk menikmati barang subsidi-an.

Sejatinya, metode apa pun yang digunakan BPS untuk menentukan data tingkat kemiskinan, jika dilakukan dengan kesungguhan dan ditujukan untuk kemanusiaan, suka tidak suka harus diterima dengan kerelaan. Tetapi, jika pendataan itu dilakukan “serampangan” untuk kepentingan segelintir golongan, tampaknya sudah saatnya untuk menyerukan gugatan.